KONTRAK POLITIK KHALIFAH ABU BAKAR DAN RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kontrak politik yang dilakukan khalifah Abu Bakar ra pasca pembaiatan kaum muslimin (kaum Anshor dan Muhajirin) merupakan visi sekaligus pedoman yang wajib ditunaikan oleh sang khalifah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Selama menjadi khalifah, berbagai persoalan di era pemerintahan Abu Bakar muncul, diantaranya ancaman stabilitas negara baik di dalam negeri maupun luar negeri (Romawi dan Persia), pembangkangan sebagian penduduknya tidak mau membayar zakat dan hadirnya nabi palsu.
Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaima kontrak politik Abu Bakar dan relevansinya dalam mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif. Pelitian ini berupa penelitian kepustakaan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika: menerjemahkan konteks pikiran zaman dahulu itu ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir aktual sekarang.
Kontrak politik khalifah Abu Bakar antara lain berisi ajakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Swt, membuka ruang partisipasi rakyat untuk “mengkritk” kebijakannya bila salah, melaksanakan kebijakannya jika benar, menjaga kedaulatan negara menuju kesejahteraan negara dan rakyatnya. Kontrak politik Abu Bakar dapat menjadi rol model dalam kepemimpinan politik dan demokrasi modern.